Sejumlah kendaaran berpelat merah tanpa malu-malu ikut antre mengisi
bahan bakar minya bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum di
daerah. Meskipun sudah ada peraturan pembatasan BBM untuk mobil dinas,
para petugas SPBU tak berani menolak melayani mobil pejabat.
Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar mengaku prihatin atas laporan
sejumlah pengelola SPBU tentang perilaku pegawai negeri ini. Meskipun
telah diatur larangan pembelian Premium untuk mobil dinas, mereka tetap
menyerobot pembelian BBM bersubsidi tersebut. "Saya minta pegawai SPBU
tegas menolak," katanya, Rabu, 28 November 2012.
Ulah pemegang
mobil dinas ini, menurut Abubakar, sangat merugikan masyarakat. Apalagi
beberapa waktu terakhir terjadi kepanikan masyarakat menyusul kabar
kuota BBM bakal habis sebelum akhir tahun ini. Abubakar memerintahkan
petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan operasi rutin ke
setiap SPBU untuk mencegah pelanggaran mobil pelat merah.
Menyikapi rencana pembatasan Premium, Pertamina menjamin tidak akan
memberlakukannya di wilayah eks-Karisidenan Kediri yang meliputi Kediri,
Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Sales Representatif
Pertamina Rayon VI Kediri, Damba HT, mengatakan tidak akan mengubah
skema pendistribusian BBM ke SPBU. "Masyarakat jangan panik," ujarnya.
Damba mengatakan keputusan ini diambil untuk mencegah terjadinya
kerawanan sosial terkait penetapan kebijakan itu. Pertamina mengakui ada
kebiasaan masyarakat melakukan aksi borong menjelang pembatasan maupun
kenaikan harga BBM.
Saat ini jumlah kuota BBM untuk seluruh
SPBU di wilayah Kediri sebanyak 8.000 ton per hari. Dia menjamin tak
akan ada pengurangan dari jumlah itu ke SPBU.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar