Rabu, 28 November 2012

Jokowi akan menyelesaikan MRT pada masa jabatannya

Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kereta bawah tanah mulai menemukan titik terang. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berencana memutuskan proyek sepanjang 110.8 kilo meter senilai Rp 15 triliun itu pada Rabu 28 November 2012.

Keputusan diambil setelah PT MRT Jakarta mempresentasikan di depan  Jokowi pada hari ini. Jokowi menganggap telah menemukan titik terang proyek yang membentang dari Lebak Bulus, Bundaran Hotel Indonesia, hingga Kampung Bandan, itu karena sudah mendapat data paling baru mengenai proyek yang sama di luar negeri. Nantinya, data tersebut akan dibandingkan dengan data yang dimiliki PT MRT.

Untuk memutuskan proyek besar di Jakarta itu, Jokowi bakal mengundang pemerintah pusat, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Selama ini, Jokowi belum bisa memutuskan karena menurut dia PT MRT belum secara memaparkan gamblang proyek tersebut. Jokowi masih mempertanyakan pengembalian investasi atau return of investment. Dia juga ingin memastikan apakah perusahaan mampu mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Permasalahan penumpang juga mesti dijawab oleh perusahaan. Prediksi penumpang berkaitan dengan besaran tarif yang akan diterapkan. Menurut Jokowi, harga tiket MRT sebenarnya mencapai Rp 38 ribu per penumpang. Namun perusahaan ingin memberi tarif di kisaran Rp 10-15 ribu per penumpang.

Hal ini berat diwujudkan. Alasannya, bakal butuh subsidi dua sampai tiga kali lebih besar dari harga tiket yang diinginkan. Mengenai pinjaman dana dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan tahap pertama koridor Selatan-Utara, menurut Jokowi, sudah tidak dapat diganggu gugat.


Namun, pinjaman berpotensi mengubah untuk pembangunan tahap kedua yaitu dari Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan. "Tahap kedua saja DED (detailed engineering design)-nya belum dilakukan," katanya.

Dia pun menginginkan pembangunan kedua tahap koridor Selatan-Utara ini dapat dipercepat hingga 2017. Untuk tahap pertama (Lebak Bulus-Bundaran HI), seharusnya rampung padai 2016. Namun Jokowi ingin rampung pada 2015. Sedangkan tahap kedua bakal dikebut sampai 2017. "Saya selesai, MRT juga selesai," ujar Jokowi.

Premium langka, mobil pejabat daerah main serobot

Sejumlah kendaaran berpelat merah tanpa malu-malu ikut antre mengisi bahan bakar minya bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum di daerah. Meskipun sudah ada peraturan pembatasan BBM untuk mobil dinas, para petugas SPBU tak berani menolak melayani mobil pejabat.

Wakil Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar mengaku prihatin atas laporan sejumlah pengelola SPBU tentang perilaku pegawai negeri ini. Meskipun telah diatur larangan pembelian Premium untuk mobil dinas, mereka tetap menyerobot pembelian BBM bersubsidi tersebut. "Saya minta pegawai SPBU tegas menolak," katanya, Rabu, 28 November 2012.

Ulah pemegang mobil dinas ini, menurut Abubakar, sangat merugikan masyarakat. Apalagi beberapa waktu terakhir terjadi kepanikan masyarakat menyusul kabar kuota BBM bakal habis sebelum akhir tahun ini. Abubakar memerintahkan petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan operasi rutin ke setiap SPBU untuk mencegah pelanggaran mobil pelat merah.

Menyikapi rencana pembatasan Premium, Pertamina menjamin tidak akan memberlakukannya di wilayah eks-Karisidenan Kediri yang meliputi Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Sales Representatif Pertamina Rayon VI Kediri, Damba HT, mengatakan tidak akan mengubah skema pendistribusian BBM ke SPBU. "Masyarakat jangan panik," ujarnya.

Damba mengatakan keputusan ini diambil untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial terkait penetapan kebijakan itu. Pertamina mengakui ada kebiasaan masyarakat melakukan aksi borong menjelang pembatasan maupun kenaikan harga BBM.

Saat ini jumlah kuota BBM untuk seluruh SPBU di wilayah Kediri sebanyak 8.000 ton per hari. Dia menjamin tak akan ada pengurangan dari jumlah itu ke SPBU.

Dana hibah untuk honorer bandung cair

Tunjangan guru honorer dari dana hibah Kota Bandung akan mulai cair besok, Jumat, 13 Juli 2012. Menurut Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung Yanyan Erdiyan, dana tunjangan daerah itu belum bisa diterima serempak oleh seluruh guru honorer. “Karena masih ada masalah pendataan,“ katanya kepada Tempo, Kamis, 12 Juli 2012.

Pendataan guru honorer itu dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung di setiap kecamatan. Dari catatan data FKGH, jumlah guru honorer yang berhak menerima tunjangan itu sebanyak 17.204 orang. ”Itu terdiri dari guru TK, SD hingga SMA serta madrasah sederajat,” kata Yanyan.

Dari pendataan ulang PGRI, total guru honorer yang tercatat sebanyak15.780 orang. Selisih data itu, kata Yanyan, karena guru honorer di Sekolah Luar Biasa dan yang bernaung di bawah Kementerian Agama belum dimasukkan PGRI.

Selain itu, pendataan PGRI masih memasukkan harga blackberry dan petugas honorer di bagian Tata Usaha sekolah serta penjaga sekolah. ”Masih ada yang terdaftar bukan sebagai guru,” ujarnya.

Dana hibah Rp 50,6 miliar untuk guru honorer itu dikelola oleh PGRI, termasuk pendataan ulang calon penerimanya. Alasannya, kata Yanyan, Forum Komunikasi Guru Honorer belum layak mengelola dana karena belum punya akta notaris.

Yanyan menjelaskan, mulai besok dana tunjangan diperkirakan baru masuk ke rekening sekitar 5.000 guru honorer lewat rekening Bank Jabar Banten. Besarannya separuh dari total dana hibah Rp 2.925.000 per guru dipotong pajak PPN 5 persen. "Sesuai aturan, sisanya akan dibayar bertahap per 3 bulan," ujarnya.

Ketua PGRI Kota Bandung Kustiwa Benoputra mengakui masih ada ketidakakuratan data itu. Patokan jumlah guru penerima sesuai kesepakatan berjumlah 17.204 orang. ”Saya kira jumlahnya tidak akan lebih dari itu,” katanya.

Syarat guru honorer penerima tunjangan adalah memiliki Nomor Unit Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Mereka yang belum punya,  bisa menggunakan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Uang tunjangan itu terakhir diterima guru honorer di Kota Bandung 4 tahun lalu, saat musim pemilihan kepala daerah. Alokasinya setahun Rp 25 ribu per bulan untuk setiap guru honorer di sekolah swasta, dan Rp 75 ribu bagi guru honorer di sekolah negeri.